PENGEMBANGAN POTENSI WISATA RELIGI DI KABUPATEN JEMBER

Hefni  Zain

 Secara umum kajian ini difokuskan pada empat hal, pertama, Mengapa perlu pengembangan wisata religi di kabupaten Jember, kedua, Apa dan bagaimana manfaat pengembangan wisata religi  bagi masyarakat dan pemkab Jember, ketiga, Bagaimana kondisi wisata religi di kabupaten Jember saat ini, dan keempat, Bagaimana kesiapan pemkab Jember untuk mengembangkan wisata religi.

1.    Mengapa perlu pengembangan wisata religi di kabupaten Jember ?

a.       Sebagai respon terhadap UU.No.32 tahun 2004 tentang otoda.

Perubahan paradigma pembangunan dari sentralisasi menuju desentralisasi sebagaimnana tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang otoda, memberi kewenangan yang luas kepada daerah, kabupaten/kota (termasuk Jember) untuk menggali, mengeksplorasi, mengembangkan dan mengelola berbagai potensi yang dimilikinya sebagai modal pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat. Salah satu sektor strategis untuk dikembangkan adalah parawisata, yakni sektor potensial yang dapat mendatangkan devisa dari penghasilan non migas dan dapat memberikan efek kontributif terhadap bidang-bidang lainnya, seperti menciptakan  dan memperluas lapangan usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat dan  pemerintah, mendorong pelestarian local culture dan national culture dan pelestarian lingkungan hidup.

b.      Optimalisasi pendayagunaan potensi untuk kesehteraan masyarakat.

Sebagai kawasan yang dianugerahi keindahan alam, kaya keunikan seni dan budaya lokal serta tata kehidupan masyarakatnya, kabupaten Jember memiliki potensi wisata yang tergolong lengkap, mulai wisata alam, wisata bahari, wisata budaya, wisata sejarah, wisata pendidikan sampai wisata religi. Berbagai kekayaan ini musti dikembangkan dan dikelola secara optimal agar berpotensi menjadi kawasan tujuan wisata baik regional maupun mancanegara, Lebih-lebih secara geografis, kabupaten Jember berlokasi di jalur tengah dan berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lain yang menjadikan kabupaten Jember sebagai daerah transit yang strategis sebagai kawasan tujuan wisata.

Namun, berbagai potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan dan dikelola secara optimal sebagai objek wisata yang ideal, terutama sektor wisata religi. Padahal diantara distingsi dan exilence yang membedakan kabupaten Jember dengan lainnya, selain keramahan masyarakatnya dan keindahan alamnya, yang tak kalah penting adalah keunikan budayanya yang  religius paternalisitik, dimana kepatuhan pada sosok kyai tidak saja dilakukan saat kyai tersebut masih hidup, walau mereka telah wafat ratusan tahun, masyarakat tetap menaruh hormat. Budaya yang unik ini membuat wisata ziarah dan wisata majelis dzkir senantiasa eksis di wilayah kabupaten Jember.

Pada momen-momen tertentu terdapat banyak peziarah pada makam Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, Mbah Siddiq  Condro, Mbah Nur Kemuning Lor, KH Ali Wafa Tempurejo, KH Misrai Ledok Ombo,  KH Hafidz  Nogosari, KH Chotib Curah Kates dan KH Umar Sumber Bringin. Disampng itu, terdapat wisata majeleis dzikir yang setiap bulan dikunjungi banyak umat dari berbagai kalangan, misalnya; dzikir Manaqib di pesantren Al-Qodiri Gebang, dzikir Sholawat musawa di pesantren Al-Amin Ambulu, dzikir sholawat At-Taubah di Tanggul, dzikir sholawat Ghafilin di pesantren Astra dan  dzikir  Hizb Nasor di pesantren An-Nuriyah.

Bahkan dzikir Manaqib di pesantren Al-Qodiri yang digelar setiap malam Jum’at legi selalu dibanjiri ribuan umat dari berbagai daerah dan kalangan, dalam dan luar negeri. Menurut data pengurus  pesantren Al-Qodiri, hampir 80 % menteri dari kabinet Indonesia bersatu jilid satu dan dua pernah mengikuti dzikir di pesantren Al-Qodiri Jember, termasuk tokoh-tokoh nasional seperti ketua DPR RI, Ketua MA, ketua MK, Kapolri, dan pejabat tinggi negara lainnya, bahkan presiden Susilo Bambang Yudoyono tercatat dua kali menghadiri acara dimaksud. 

Realitas empiris ini merupakan indikator nyata dari besarnya potensi wisata religi di kabupaten Jember, baik wisata ziarah maupun wisata majelis dzikir. Dan jika potensi ini dieksplorasi, dikelola dan mendapat polesan publikasi media, bukan tidak mungkin dapat menambah daya tarik tersendiri bagi wisatawan religi dan wisatawan minat khusus untuk berkunjung ke Jember, sehingga berdampak positif pada sektor-sektor lainnya, seperti peningkatan pengetahuan dan pengalaman keagamaan, peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat.

c.       Sebagai upaya penanaman pola hidup seimbang.

Kabupaten Jember dikenal sebagai kota santri yang religius, saat ini memiliki 896 pesantren dan 25.271 kyai /ustadz, sebuah jumlah yang  jauh lebih banyak dari jumlah desa dan kelurahannya (yakni 225 desa dan 22 kelurahan), Bahkan jika semua pengasuh majelis ta’lim, da’i, aktifis organisasi keislaman, guru ngaji dan pengurus ta’mir masjid juga dimasukkan dalam kategori kyai, maka jumlahnya menjadi jauh lebih banyak lagi. Dengan demikian sesungguhnya Jember bukan saja daerah agamis dimana mayoritas penduduknya memeluk agama islam (97 %), tetapi juga merupakan daerah yang berbasis pondok pesantren yang dalam langgam historisnya telah melahirkan banyak sekali ulama karismatik yang tausiahnya menjadi panutan kuat bagi masyarakat, Bagi masyarakat Jember, doktrin hadits yang menyebutkan “lawlal ‘ulama’ lasoorunnaas kulluhum kalbahaaim” (Jika tidak ada ulama’ yang membimbing umat manusia, niscaya prilaku manusia akan seperti binatang) betul-betul dipegang secara kuat, sehingga figur kiai bagi mereka bukan sekedar leader , tetapi juga  centra rujukan dalam  segala hal. Kenyataan ini memposisikan pengembangan wisata religi, baik wisata ziarah maupun wisata dzikir menjadi keniscayaan sebagai balance atas berkembangnya wisata fisik oriented.

Pengembangan orientasi wisata yang tidak seimbang,  akan menyebabkan kekosongan pada aspek yang lain, dan hal tersebut akan menyeret manusia pada pelbagai kegelisahan psikologis, syndrom aleinasi dan kecemasan yang tak kunjung usai. Perkembangan daya nalar yang tidak seimbang dengan daya spiritual hanya melahirkan manusia yang split personality. Krisis kemanusiaan banyak diakibatkan oleh krisis spiritual dan pandangan hidup yang tidak mempercayai dimensi metafisis, karena itu wisata religi dituntut untuk dapat membuktikan  pentingnya peran keyakinan akan ketuhanan, sebab kehidupan manusia yang otentik adalah yang tetap dan menjaga terus “tali yang menghubungkan kemanusiaannya dengan nilai-nilai ketuhanan” tersebut.

Maka tidak heran, di barat sendiri dalam beberapa dekakde terakhir ini  jalan hidup sufi mengalami kebangkitan yang luar biasa, hasil riset Chisthi menemukan bahwa di barat tatkala kemajuan IPTEK kian dipacu, justru semakin bermunculan tarekat-tarekat sufi, terutama di kawasan Manhattan seperti tarekat bookstore, halvatiye Jarrahi dan semacamnya, bahkan di New york tarekat Silmani yang dipelopori Javad Nourbakhsh, dengan aktif menerbitkan karya-karya sufistik kedalam berbagai bahasa, semua itu menandakan bahwa sejumlah masyarakat di barat sendiri sudah muak dengan pola hidup hipokrit hedonis yang justru memperbesar munculnya kekacauan dihampir semua aspek kehidupan. Dalam suasana batin yang seperti ini wisata religi untuk merangsang daya religiusitas dan spiritualitas menjadi penting sebagai balance terhadap kecenderungan pola hidup serakah, materialistik dan hedonistik. 

2.    Apa saja manfaat pengembangan wisata religi bagi masyarakat dan pemkab Jember.

Terdapat banyak manfaat yang diperoleh masyarakat dan pemerintah dari pengembangan wisata religius, Manfaat dan keuntungan tersebut dapat terlihat dan dirasakan baik dari segi religiusitas, ekonomi (kesejahteraan), sosial budaya, politik (berbangsa dan bernegara), dan lingkungan hidup, diantaranya :

a.         Memperdalam etos dan pengalaman keagamaan.

b.    Memperluas semangat silaturahmi, pengembangan jaringan dan ukuwah. Memelihara hubungan baik dan terjadi pula kontak-kontak langsung yang akan menumbuhkan saling pengertian terhadap perbedaan, dan akan menumbuhkan inspirasi untuk selalu mengadakan pendekatan dan saling menghormati.

c.         Mengubah status sosial masyarakat yang tadinya pengangguran menjadi tidak pengangguran lagi (punya pkerjaan).

d.  Meningkatnya pendidikan bagi masyarakat. Adanya pekerjaan bagi masyarakat, berarti menambah penghasilan orang tua, dengan demikian anak-anaknya dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

e.         Bisa menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas lagi bagi masyarakat sekitar.Masyarakat yang dikunjungi akan banyak belajar dari wisatawan yang berkunjung, demikian pula dengan yang datang berkunjung akan banyak belajar dari kunjungannya dengan cara melihat, mendengar, dan merasakan segala sesuatu yang dijumpai selama dalam perjalanannya. Dengan demikian, pengembangan wisata religi merupakan salah satu cara untuk menambah pengetahuan dan pengalaman.

f.         Membuka peluang usaha dan lapangan kerja, yang tadinya tidak punya usaha akhirnya memiliki usaha sendiri seperti : seperti usaha akomodasi, restoran, rumah makan, biro perjalanan, toko cenderamata, sanggar-sanggar kerajinan dan seni, pramuwisata, pusat perbelanjaan, warung makan, toko air meneral, rokok, toko souvenir, menyewakan kamar mandi, parkir, pemandu wisata dan menyerap tenaga kerja dan sebagainya

g.        Dengan terbukanya peluang usaha tentunya akan membawa pengaruh terhadap pendapatan masyarakat sekitar yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga untuk kegiatan sosial dalam masyarakat. Meskipun penghasilan yang didapat tidak begitu besar tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. dengan adanya pewisata religi memberikan kesempatan pekerjaan, terutama adanya rumah-rumah makan / warung makan, para penjual hasil bumi dan para pedagang asongan. Di samping itu muncul Home Stay (penginapan rumah penduduk untuk para peziarah) yang mungkin datangnya malam hari mereka menginap.

h.      Meningkatnya pendapatan masyarakat dan pemerintah : Wisatawan yang datang berkunjung akan mengeluarkan sebagian dari uangnya untuk keperluan selama di lokasi. Hal ini akan menambah pendapatan masyarakat setempat, seperti pembelian jasa-jasa dan barang lainnya. Disamping itu pemerintah setempatpun akan memperoleh pendapatan berupa pajak-pajak dari perusahaan dan sponsorship.

i.        Mendatangkan devisa dari penghasilan non migas. Investasi bidang pariwisata. Biaya promosi pariwisata dari sponshoship.

j.        Mendorong pembangunan daerah : Berkembangnya wisata religi di daerah akan mendorong pemerintah daerah dan masyarakat mempersiapkan dan membangun prasarana dan sarana yang diperlukan seperti pembangunan dan perbaikan jalan, instalasi air, instalasi listrik, pembenahan obyek dan daya tarik wisata, perbaikan lingkungan, pengkondisian masyarakat, penataan kelembagaan dan pengaturan, dan lain sebagainya. Selain itu juga akan mendorong investor untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana akomodasi, usaha jasa biro perjalanan, restoran dan rumah makan serta lain-lain.

k.      Pelestarian Budaya Dan Adat Istiadat Salah satu sasaran wisatawan dalam melakukan perjalanan adalah untuk menikmati, mengagumi dan mempelajari kebudayaan, dan adat istiadat serta sejarah suatu daerah. Oleh karena itu seni dan budaya serta tata cara hidup yang unik dan khas perlu dipertahankan dan dikembangkan.

l.    Mengurangi Konflik Sosial. Terjadinya saling curiga antara suatu penduduk dengan penduduk lainnya, karena kurang saling mengenal, baik dalam soal adat istiadat, budaya sejarah, kebiasaan maupun perbedaan tingkat sosial. Saling berkunjung melalui wisata religi dapat mengurangi atau menghilangkan saling curiga dan kecemburuan sosial, karena terjadinya komunikasi dan saling mengenal satu sama lainnya. Saling berkunjung dan saling mengenal penduduk merupakan kunci mempererat persatuan dan kesatuan.

m.  Dengan lebih banyak mengenal kekayaan dan keindahan lokal, melalui kunjungan wisata religi akan menumbuhkan rasa memiliki, keinginan untuk memelihara dan mempertahankannya yang pada gilirannya tumbuh rasa cinta terhadap budaya lokal.

3.    Bagaimana kondisi wisata religi di kabupaten Jember saat ini.

Adalah fakta yang memperihatinkan, bahwa hingga kini potensi wisata religi di kabupaten Jember belum terkelola dengan baik, nampaknya potensi wisata religi tersebut belum mampu dilihat sebagai peluang yang prospek dan menjanjikan. Peran pemerintah daerah, swasta dan masyarakat belum optimal dalam upaya pengembangan wisata religi di Kabupaten Jember. Komitmen bersama untuk mengembangkan wisata sektor ini masih rendah, sehingga berbagai obyek wisata religi masih berjalan alamiyah, kurang terawat untuk tidak mengatakan terbengkalai. Sebagian besar kondisi lokasi wisata religi di Jember sangat sederhana, bahkan terkesan sama sekali tidak tersentuh penanganan dari pemerintah setempat. Hal itu dapat terlihat dari minimnya publikasi media,  papan petunjuk arah dan infra struktur.

Masalah utama adalah pengelolaan, pelayanan publik dan infrastruktur menyangkut aksesibilitas dan fasilitas, tidak adanya kerjasama dengan investor juga minimnya media promosi/informasi dan transportasi. Ini semua belum berkembang sesuai  dambaan. Lemahnya pengelolaan dan kurangnya perawatan fasilitas penunjang obyek wisata religi, keterbatasan sarana dan prasarana kerja pada dinas dan obyek wisata dan belum terdapatnya sistem promosi yang menarik, merupakan kendala utama pengembangan wisata religi di Kab Jember, disamping  masih kurangnya kuantitas dan spesialiasasi SDM pada dinas, Dalam mengelola potensi wisata tersebut diperlukan tenaga-tenaga khusus yang ahli dibidang kepariwisataan religi.

Wisata religi di kabupaten Jember masih minim promosi dan inovasi-inovasi yang diharapkan mampu menambah arus kunjungan wisatawan religi untuk datang berwisata religi ke Jember. Belum terdapatnya sistem promosi yang menarik seperti menggunakan spanduk, baliho atau media promosi yang lain menyebabkan wisata religi di Jember belum dikenal di masyarakat luas. Kurangnya promosi dan inovasi wisata religi di kabupaten Jember disebabkan belum ditempatkannya wisata jenis ini sebagai salah satu prioritas pembangunan dari pemerintah daerah sehingga dana yang dianggarkan masih belum mencukupi untuk mengembangkan produk-produk wisata religi yang akan dipromosikan.

4.    Bagaimana kesiapan pemkab Jember untuk mengembangkan wisata religi.

Diperlukan minimal dua hal bagi pemerintah kabupaten Jember untk memiliki political will dalam mengembangkan wisata religi. Pertama, peta potensi yang jelas dan komperhenship mengenai tentang potensi wisata religi di kabupaten Jember, Kedua, fakta yang meyakinkan bahwa potensi wisata religi di kabupaten jember memang betul-betul nyata dan prospek adanya. Dengan dua hal ini akan mendorong pemkab Jember tidak ragu menempatkan pengembangan wisata jenis ini sebagai salah satu prioritas pembangunan pemerintah kabupaten jember. Penelitian dan kajian ini merupakan salah satu ikhtiar menyediakan dua hal dimaksud #

KENAIKAN HARGA BBM Pilihan Kebijakan Nir Populis : Jamu atau Racun ?

Hefni  Zain

Isu Klasik

Di Indonesia diskursus mengenai kebijkan BBM merupakan isu klasik yang selalu diulang-ulang, pro kontranya di ulang-ulang, argumentasinya  di ulang-ulang, demonstrasi penolakannya juga diulang-ulang, penanganan terhadap demonstrasi juga diulang-ulang, termasuk anarkis dan ricuhnya juga diulang-ulang.

 Bagi yang pro, pngurangan atau bahkan pencabutan subsidi BBM diperlukan untuk membuka ruang fiskal yang lebih luas bagi program jaring pengaman sosial. Subsidi BBM dianggap salah sasaran sebab sebagian besar hanya dinikmati oleh kelas menengah atas. Dana tersebut akan lebih produktif jika digunakan untuk program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan seperti membangun infrastruktur transportasi, meningkatkan anggaran pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan semacamnya.

Subsidi BBM yang besar dipandang mengakibatkan ketergantungan pada energi fosil yang mahal sehingga energi murah tidak berkembang. Disparitas harga BBM domestik dan luar negeri juga cukup besar sehingga menimbulkan trend penyelundupan ke negara lain. Ditambah lagi kondisi pasar global dan fluktuasi atau naiknya harga minyak mentah dunia, nilai kurs rupiah yang terdepresiasi terhadap dollar, tingginya subsidi yang  membebani APBN sehingga menghambat pembangunan, untuk menyelamatkan APBN dan mengurangi defisit APBN, pengurangan subsidi dan menaikkan harga BBM merupakan suatu keniscayaan, Alasan klasik ini selalu diulang- ulang seperti copy paste.

Tetapi bagi yang kontra, semua argumentasi diatas ditolak, menurut mereka menaikan harga BBM merupakan kebijakan yang tidak populis, tidak pro rakyat dan justru memicu resistensi bahkan anarkhisme di tengah masyarakat. Alasan membebani APBN adalah tidak benar, karena yang membebani APBN adalah bunga utang dalam negeri maupun luar negeri dan cicilannya yang mencapai Rp 221 triliun, terdiri dari pembayaran bunga utang sebesar Rp 154 triliun untuk cicilan pokok sebesar Rp 66,9 triliun. Utang pemerintah saat ini mencapai Rp 2.500 triliun

Alasan harga minyak mentah dunia juga tidak valid, sebab faktanya saat ini harga minyak berada pada posisi rendah yaitu US$ 83,72 Per Barel. Alasan subsidi sebagian besar dinikmati kelas menengah atas untuk keperluan konsumtif,  dinilai menyesatkan, pasalnya, banyak masyarakat yang kehidupan sehari-harinya memang bergantung pada BBM. Jutaan nelayan yang menggunakan BBM untuk cari ikan, Jutaan petani yang menggerakkan traktor mereka, Jutaan mahasiswa dan pelajar yang berangkat menggunakan kendaraan ke sekolah, Jutaan pengusaha kecil dan menengah menggunakan BBM untuk menggerakkan usaha mereka,  apa itu konsumtif? Kelompok ini bahkan menduga alasan sebenarnya pemerintah menaikkan BBM adalah karena memang pesanan dari kaum kapitalis sebagaimana tercantum dalam UU migas. Argumentasi penolakan yang demikian ini juga selalu diulang-ulang.  Karena itu, bagi saya  ini tidak menarik

Yang menarik adalah,  Jokowi ketika masih menjadi Wali Kota Solo menolak keras rencana Presiden SBY menaikkan harga BBM. Menurut Jokowi saat itu, warga masih menginginkan harga BBM yang murah. Silahkan tanya seluruh rakyat Indonesia tentang kenaikan harga BBM pasti tidak mau, mereka  inginnya yang murah," kata Jokowi sebagaimana diberitakan harian KR dan viva.co.id, Selasa, 27 Maret 2012. Anehnya, kini ketika menjadi presiden RI, Jokowi malah sangat getol menaikkan harga BBM. Alasannya, APBN terlalu banyak tersedot untuk subsidi BBM.

Ini baru menarik, karena selain menyangkut menajemen pola kepemimpinan gaya situasional, untuk tidak mengatakan plin-plan. Juga menyangkut filosofi kemanusiaan. Artinya kebijakan itu tergantung pada posisinya, yang dalam bahasa suroboyoan disebut Sikontol (situasi, kondisi dan toleransi). Disamping itu, kecenderungan mental semua orang adalah ingin sesuatu yang murah, bahkan kalau bisa gratis. Ingin dapat hasil banyak dengan kerja yang ringan. Doa kita juga mengharap rijeki bila ta’abin wala musyaqqoh. Mengharap hasil banyak dengan kerja yang sedikit, bahkan kalau bisa mengharap pahala dengan tidak beramal, atau bahkan berharap sorga sambil bermaksiat.

The care of the problemnya, sejatinya terletak pada chois dalam mengambil kebijakan. Ada tiga chois kebijakan: Menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru. Menyelesaikan masalah tanpa solusi (Indonesia Lawak Klub),  atau menyelesaikan masalah tanpa masalah (jargon kantor penggadaian).

Perspektif   Ekonomi Islam

Kenaikan yang paling tidak disukai manusia memang kenaikan harga BBM. Kalau naik harga diri, naik pangkat, naik gaji, naik haji, naik popularitas, ataupun naik yang lain malah disukai.

Islam memandang; minyak dan gas merupakan hak milik umum, sebagaimana ditegaskan Nabi saw “Manusia bersyarikat (secara bersama memiliki) tiga hal: padang, air, dan api.” (HR Ahmad dan Abu Dawud). Karena milik umum, maka setiap orang, sama-sama berhak menikmatinya. Dan negara seharusnya mengelola semua itu dengan baik yang hasilnya digunakan untuk kepentingan rakyat secara adil., supaya harta itu tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu, … “ (Qs Al Hasyr  : 7)

Dalam perspektif ekonomi Islam, negara berkewajiban untuk menciptakan jaring pengaman sosial bagi masyarakatnya, dan subsidi bukanlah hal yang tabu untuk dilakukan,. Tetapi subsidi dalam ekonomi Islam ditujukan bukan kepada obyek barangnya seperti yang terjadi pada BBM saat ini,  tetapi subsidi tersebut langsung ditujukan kepada orang yang membutuhkannya, sehingga tujuan subsidi yaitu membentuk jaring pengaman sosial dan menciptakan pemerataan pendapatan dapat berjalan tepat sasaran. Hal ini pernah dilakukan pada masa kejayaan Imperium Islam, pada masa kekhalifahan bani Umayah diriwayatkan bahwa khalifah Umar bin Abdul Azis bukan hanya bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan primer masyarakatnya seperti sandang, pangan dan papan, tetapi juga sampai memberikan memberikan pelayanan kepada orang-orang cacat dan bahkan memberikan bantuan keuangan untuk biaya pernikahan dan bantuan untuk menuaikan ibadah haji bagi masyarkatnya yang kurang mampu.

Kenaikan harga BBM sesungguhnya tidak terlalu bermasalah jika tidak diikuti  oleh naiknya harga komoditas dan barang-barang yang lain, apalagi tidak berbanding lurus dengan kenaikan kesejahteraan rakyat.

 Karena itu persoalan fundamentalnya, sesungguhnya bukan pada naik tidaknya harga BBM, atau mahal murahnya harga BBM,  tetapi pada mampu tidaknya rakyat jelata membelinya. Jadi harga BBM mau naik, mau turun, mau naik turun, mau turun naik, mau salto, mau akrobat, silahkan, yang penting  ada garansi kesejahteraan rakyat meningkat dan punya kemampuan membelinya. Kendati harga BBM, turun serendah-rendahnya tetapi rakyat jelata tidak mampu membelinya, itu problem. Sebaliknya meskipun harga BBM naik setinggi-tingginya, tetapi rakya mampu membelinya, itu no problem. Sekali lagi masalahnya adalah kapan rakyat jelata bisa segera disejahterakan ???,. Dan kartu  indonesia sejahtera, kartu  indonesia sehat, kartu indonesia pintar, kartu indonesia sakti, kartu indonesia hebat, atau kartu-kartu yang lain sangat tidak cukup untuk itu. Rakyat tidak butuh kartu, yang dibutuhkan rakyat pekerjaan, penghasilan yang cukup dan kemampuan menghidupi dirinya dan keluarganya dengan cara terhormat.

Butuh  Solusi  Tuntas

Mengurangi subsidi dan menaikkan harga BBM, bukan satu-satunya chois dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, banyak cara lain yang dapat dilakukan, mislanya :

1.        Mengoptimalkan produksi dan eksplorasi sumber daya alam yang melimpah.

Produksi batubara, misalnya, mencapai 421 juta ton tahun 2013. Jika harga produksi rata-rata perton sebesar US$ 20 dan harga pasar tahun 2014 US$ 74 per ton maka potensi pendapatannya mencapai Rp 250 triliun. Contoh lainnya tembaga. Pada tahun 2012, produksinya mencapai 2.4 juta ton. Biaya produksinya sebesar US$ 1,24 per pound dan harga jualnya sebesar US$3.6 per pound (Laporan Keuangan PT Freeport McMoran, 2013). Dengan demikian, potensi pendapatannya sebesar Rp 124 triliun. Dari dua komoditas ini saja potensi pendapatannya sudah mencapai Rp 374 triliun. Sudah lebih dari cukup untuk menutupi belanja subsidi BBM yang nilainya mencapai Rp 291 triliun. Angka ini akan terus membesar jika komoditas tambang yang melimpah di negara ini ikut diperhitungkan seperti minyak bumi, gas, emas, nikel, timah, dan sebagainya. Sayang, pengelolaan tambang-tambang tersebut justru diserahkan kepada swasta termasuk asing. Dampaknya, Penerimaan negara dari sektor ini menjadi sangat minim dari semestinya. Pada RAPBN 2015 pendapatan Sumber Daya Alam migas dan non migas hanya sebesar Rp 207 triliun dan Rp 30 triliun.

2.      Penghapusan subsidi untuk pejabat.

Para pejabat tidak perlu dikasih rumah dan mobil dinas. Begitu pula berbagai tunjangan lainnya. Kalau Studi banding ke luar negeri, pakai uang sendiri. Jangan uang rakyat. Apalagi dipakai menginap di hotel mewah dengan uang saku berlimpah (Rp 2 juta/hari).

3.        Efisiensi belanja pemerintah dan Pencegahan Pemborosan Anggaran

Belanja pemerintah pusat berupa belanja kementerian dan lembaga yang menghabiskan 1/3 dari anggaran belanja negara ditambah banyaknya kehidupan mewah para pejabat negeri ini menyebabkan penggunaan uang rakyat tidak efisien.

Pemborosan anggaran juga banyak terjadi dalam pos-pos tertentu, misalnya pada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan transfer ke daerah. Memang dibutuhkan tenaga ekstra untuk menyisir mata anggaran mana yang dianggap efektif dan mana yang masuk kategori pemborosan. Namun, bukan rahasia lagi, penyusunan anggaran yang seadanya yang sarat dengan transaksi politik dan pemburu rente sangat banyak dijumpai dalam pos-pos belanja tersebut. Efisiensi belanja pemerintah diharapkan mampu dialihkan menjadi dana yang dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat.

4.      Menjadikan pengalaman empiris sebagai pelajaran berharga

Secara teoritis, dana alokasi untuk subisidi dapat digunakan untuk membiayai program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik langsung seperti pemberian jaminan sosial maupun tidak langsung berupa peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur sehingga mampu mempercepat perputaran roda ekonomi.

Namun, pengalaman empirik menunjukkan, kenaikan BBM akan menggerek inflasi, berupa kenaikan harga-harga barang. Akibatnya, daya beli masyarakat merosot. Jumlah penduduk miskin makin besar. Penduduk yang sebelumnya tidak dikategorikan miskin jatuh miskin. Pasalnya, transportasi dan belanja BBM telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Untuk penduduk di pedesaan, misalnya, mengutip survei BPS 2014, belanja BBM menempati urutan kedua setelah perumahan untuk komoditas non makanan.

Lazimnya, ketika inflasi naik, suku bunga perbankan ikut terkerek naik. Akibatnya, dunia usaha tidak hanya terpukul oleh naiknya biaya energi dan transportasi, namun juga biaya modal. Jika mereka tidak dapat berkompetisi dalam situasi tersebut, pilihannya adalah melakukan pengurangan kapasitas produksi, penghentian sementara hingga penutupan total. Hal tersebut tentu berdampak pada pengurangan tenaga kerja dan berbagai efek berantai lainnya. Apalagi Pemerintah juga telah menaikkan secara bertahap biaya tarif listrik. Industri yang sensitif terhadap perubahan harga energi, seperti industri tekstil dan industri logam, paling banyak yang dirugikan. Beban APBN juga akan bertambah akibat inflasi termasuk tambahan untuk belanja sosial untuk penduduk miskin.

5.      Memperketat peluang monopoli

Pemerintah Indonesia memiliki 100% kekayaan alam yang ada di dalam wilayah negaranya, termasuk minyak, baik berdasarkan amanat UUD 1945 maupun syariat Islam sehingga pemerintah mampu menetapkan harga minyak semurah-murahnya bagi kemakmuran rakyat. Jika pemerintah menguasai seluruh kekayaan alamnya, maka tidak akan ada mekanisme subsidi dan utang dari luar negeri.

Setiap kebijakan terkait kekayaan negara wajib didistribusikan secara adil dengan mengutamakan kepentingan rakyat kecil. Kekayaan negara harus beredar ke seluruh rakyat dan mencegah monopoli pada golongan tertentu apalagi hanya golongan kaya semata.

Penutup

Kita masih akan melihat efek positif dari pencabutan subsidi  BBM  terutama dalam jangka panjang. Oleh karena itu, mari kita sebagai rakyat terus ikut berkontribusi dalam pembangunan negara dan perbaikan pengelolaan negara, jangan hanya sekadar mengutuk, menyebarkan rasa pesimis, dan membuat kacau suasana. Seperti kata Adlai Stevenson, “Lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan”.